Pengecekan sertifikat dilakukan untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis pada sertifikat hak atas tanah. Hal ini untuk mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah.

Pada pelaksanaannya pengecekan sertifikat menjadi kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebelum membuat akta yang berisi perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh pemegang hak atas tanah. Seiring dengan berjalannya waktu pengecekan sertifikat sudah mengikuti perkembangan teknologi dengan beralih menjadi layanan berbasis elektronik.

PPAT Sementara adalah Camat atau Kepala Desa yang ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang membuat akta oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional – “Menteri”). Penunjukan PPAT ini dilakukan untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT

Sebagai pejabat umum dan mitra Kantor Pertanahan, PPAT berwenang dalam membuat akta dan mendaftarkan akta serta memiliki kewajiban untuk memastikan semua dokumen maupun sertifikat telah sesuai dengan data elektronik hasil pengecekan sertifikat sebelum akta dibuat agar menjamin kepastian kedudukan seseorang sebagai subjek hak atas tanah.

PRODUK LAYANAN

  • Pengurusan Dokumen Sertifikat
  • Pengurusan Ahli Waris
  • Pengurusan Hibah dan Wakaf

SUMBER DAYA MANUSIA

1 Joko Sutrisno, SH, MM Camat
2 Supardi Pengolah Data

 

SOP LAYANAN